Faktakini, Palembang - Ketua Badan Dapur Nasional (BDN) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Rahidin H. Anang, menilai kegiatan konsolidasi BDN yang digelar di Kota Palembang mampu memperkuat soliditas dan keyakinan pengurus di daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat konsolidasi BDN bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) BDN, Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, Selasa (27/1/2026).
“Dengan kehadiran langsung Ketua Umum, pengurus di daerah menjadi lebih mantap dan tidak ragu lagi terkait posisi dan peran BDN,” ujar Rahidin.
Ia mengatakan, konsolidasi tersebut penting untuk menyamakan pemahaman pengurus BDN dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota terkait tugas serta fungsi kelembagaan dalam mengawal pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Ketua Umum BPP BDN, Basyaruddin Siregar, menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal.
Menurutnya, pengalaman mengelola dapur MBG sejak Agustus 2025 menunjukkan masih adanya sejumlah kendala di lapangan.
“Selama ini yayasan hanya berperan dalam pengurusan perizinan. Ketika muncul persoalan operasional, tidak ada lembaga yang secara khusus bisa ikut menyelesaikan,” jelasnya.
Basyaruddin menambahkan, kehadiran BDN diharapkan dapat menjadi jembatan antara dapur MBG di daerah dengan pemerintah pusat tanpa mencampuri pengelolaan internal dapur.
Ia menyebutkan, BDN menjalankan fungsi pengawasan dengan mekanisme pelaporan berjenjang dari kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional. Deklarasi sudah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelantikan nasional BDN direncanakan digelar di Kota Prabumulih dan akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN. Kegiatan tersebut nantinya akan dirangkai dengan agenda penanaman perdana sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Basyaruddin menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai proyek nasional ketahanan pangan.
“Presiden Prabowo Subianto mendorong gerakan menanam sayur menuju kedaulatan pangan nasional, dan Sumatera Selatan menjadi proyek nasional,” ujarnya.
Selain fungsi pengawasan, Basyaruddin mengatakan BDN juga bergerak di bidang usaha untuk mendukung ketersediaan bahan baku dapur MBG.
“Kami menanam dan menyuplai bahan baku. Dapur MBG bisa mengambil langsung sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan,” jelasnya.
Rahidin menambahkan, pembentukan kepengurusan BDN di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan terus dipercepat.
“Hari ini kami bergerak ke Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah terbentuk,” pungkasnya. (*Adi)
0Komentar